Bulukumba,– Memperingati Hari Tani Nasional, ratusan petani di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, yang tergabung dalam
“Aliansi Gerakan Rakyat Bulukumba Anti Monopoli Tanah”,
menggelar unjuk rasa di Kantor Bupati Bulukumba. Mereka mendesak pemerintah segera menuntaskan sejumlah konflik agraria yang hingga kini belum mendapat penyelesaian.
Bagi para petani, peringatan Hari Tani seharusnya tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Momentum tersebut dinilai perlu menjadi pengingat bagi pemerintah untuk menghadirkan penyelesaian nyata atas berbagai persoalan yang menyangkut hak petani atas tanah dan sumber penghidupan mereka.
Sedikitnya tiga persoalan agraria menjadi tuntutan dalam aksi tersebut. Pertama, sengketa lahan antara petani dan PT Lonsum. Kedua, konflik antara petani dan pemerintah terkait status Taman Hutan Raya atau Tahura di Kecamatan Bontobahari yang disebut berdampak pada lahan dan hunian masyarakat.
“Khusus di PT Lonsum, kami menolak pembaharuan HGU Lonsum yang saat ini tengah berproses “,ujar Awal Fajri, Jenderal Lapangan.
Selan kasus Lonsum, pengunjuk rasa juga mendesak agar kasus konflik agraria di Bontobahari segera dituntaskan pihak pemerintah.
“Untuk masyarakat Bontobahari, pengunjuk rasa menuntut agar tanah, rumah dan lahan mereka di keluarkan dari status Tahura dan menyelesaikan konflik agraria dengan rezim kehutanan,” jelas Awal.
Petani juga menolak rencana pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan di Desa Benteng Palioi. Lahan yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan batalyon selama ini dimanfaatkan warga sebagai kawasan pertanian.
Massa menilai pemerintah semestinya hadir sebagai penyelesai konflik, bukan justru menjadi pihak yang berhadapan dengan masyarakat.
Para petani mendesak pemerintah daerah membuka kembali persoalan agraria secara transparan, melindungi hak masyarakat, serta menghentikan kebijakan yang dinilai berpotensi menghilangkan akses petani terhadap tanah yang selama ini menjadi sumber penghidupan.
Pihak Pemkab Bulukumba yang menerima aksi unjuk rasa ini menyatakan akan menampung aspirasi masyarakat ini dan nantinya akan diagendakan audience bersama bupati dengan bersama perwakilan masyarakat dari masing-masing wilayah.
“Aspirasinya kita tampung dan nanti akan diagendakan untuk dibahas bersama bupati,” jelasnya Kepala Kesbang Bulukumba Ahmad Arfan
