Aksi Unjuk Rasa di Huadi Group, Forum Masyarakat Bantaeng Minta KPK Usut Tuntas Dana CSR

oleh -523 Dilihat
Forum masyarakat Bantaeng gelar aksi unjuk rasa di Huadi Gruop

LISTINGBERITA, BANTAENG, – Forum Masyarakat Bantaeng dan Aliansi Pemuda Menggugat dengan melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor perusahaan PT. Huadi Nickel Alloy tepatnya di Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng.

Aksi tersebut, di sikapi dengan adanya permasalahan-permasalahan serius yang ada di Kawasan Industri Bantaeng, Khususnya di tempat Pengolahan Nickel (Smelter) yakni PT. Huadi Nickel Alloy berdasarkan laporan masyarakat sekitar hasil investigasi mereka.

Sidiq Sijaya selaku Kordinator Lapangan menyampaikan bahwa Huadi Group dinilai telah melanggar UUD Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ( UU PT ) dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

“Kami dapati dilapangan, sejak awal beroperasi hingga saat ini, perusahaan Pabrik Pengolahan Nikel dan Smelter tersebut tidak bertanggung jawab atas dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan,” ujar dalam orasi, pada hari Kamis (20/6/2024).

Lanjut, dia juga mengungkapkan terkait penerapan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K3 ) yang masih sangat minim, sehingga berpotensi terjadinya kecelakaan kerja dan timbulnya Penyakit Akibat Bekerja ( PAK ).

“Mengingat dari seringnya terjadi kecelakaan kerja di Pabrik Pengolahan Nikel dan Smelter. Akibat dari kecelakaan tersebut, beberapa diantaranya mengalami disabilitas fisik dan bahkan beberapa diantaranya harus kehilangan nyawa,”ungkapnya

Bahkan mereka juga menduga dengan adanya bisnis gelap berupa peredaran minuman keras (Miras) yang ada dilingkungan PT. Huadi Nickel Alloy.

“Seharusnya hal ini tidak dilakukan dikarenakan lingkungan kerja bukan tempat yang wajar untuk miras,” kata dia.

Diapun meminta kepada Pj. Bupati Andi Abubakar dan Kadis Bappeda agar lebih serius memperjuangkan hak masyarakat terkait dana Corporate Social Responsibility (CSR) tersebut, dengan memanggil pihak komisaris dan direksi.

“Huadi Group harus bicara terkait angka CSR berdasarkan hasil keuntungan dari penjualan, kemudian Pj. Bupati bisa berkordinasi ke senayan terkait indikasi indikasi pelanggaran hukum yang di lakukan oleh Huadi group, contohnya pajak atas penggunaan air bawah tanah, perizinan reklamasi yang sampai hari ini terkesan redup prosesnya di Kejari Bantaeng,” tuturnya.

Tak hanya itu, mereka juga meminta kepada KPK agar kiranya di usut tuntas terkait dugaan dari oknum yang ada di Huadi Group dengan memainkan dana CSR.

“Maka ini juga perlu di usut dan di laporkan ke KPK terkait adanya dugaan korupsi dana CSR yang di lakukan oleh oknum bajingan yang cari makan di Huadi Group,” tutupnya.

 

 

No More Posts Available.

No more pages to load.