Bawaslu Launching dan Workshop Desa Pengawasan dan Anti Money Politik di Jeneponto

oleh -

LISTINGBERITA.COM, JENEPONTO, – Launching dan Workshop Desa Pengawasan dan Anti Money Politik di kantor Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba, Jeneponto, Sulsel.

Launching dan workshop tersebut ditandai dengan pemukulan Gong oleh Anggota bawaslu RI Dr Ratna Dewi Pettalolo disaksikan wakil bupati Jeneponto H. Paris Yasir, Ketua DPRD Jeneponto Hj. Salmawati Paris, serta seluruh tamu undangan lainnya.

Dr. Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, Pelaku politik uang itu bisa dikenakan sanksi pidana, calon anggota legislatif atau calon presiden dan wakil presiden termasuk pada pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, bisa dikenakan sanksi pembatalan

Menurut Ratna undang-undang menempatkan politik uang itu sebagai kejahatan besar, Kenapa politik uang ditempatkan sebagai satu bentuk kejahatan Pemilu ? karena memang memiliki daya rusak yang sangat besar dengan politik uang tentu biaya politik akan semakin besar ketika biaya politik besar tentu sumber uang yang akan membiayai kontestasi itu akan sangat banyak.

Dari siapa sumber-sumber uang untuk membiayai yang namanya politik uang ? dalam pemilihan ada banyak riset yang dilakukan oleh teman-teman pemantau pemilu, dan juga akademisi biasanya bersumber dari pada pemilik modal, yang memiliki perusahaan-perusahaan besar pertambangan dan lain-lain sebagainya.

” tidak ada hal yang gratis di dalam kontestasi politik, kalau istilah hukumnya biasanya tidak ada biaya politik yang gratis dalam kontestasi, apalagi menjadi balas jasa di dalam pasca Pemilu, tentu berkaitan dengan kepentingan kepentingan bisnis yang di khawatirkan tidak berpihak pada kepentingan masyarakat, oleh karena itu tentu cara-cara seperti ini harus pelan-pelan kita perbaiki”. Jelas Dr. Ratna.

Dr. Ratna Dewi menambahkan, Kontestasi pemilihan kepala desa tanpa politik uang akan menjadi sebuah inspirasi lahirnya desa anti politik uang.

“Desa Bangkalaloe ini salah satu yang bisa kita jadikan contoh dari beberapa kontestasi pemilihan kepala desa tanpa politik uang, dan di beberapa tempat misalnya di Daerah Istimewa Jogjakarta pemilihan kepala desa tanpa politik uang, inilah yang menjadi inspirasi lahirnya Desa anti politik uang yang sudah dikembangkan, dan saya kira kita pelan-pelan akan melakukan upaya-upaya yang terstruktur sistematis dan masif.

Sementara itu, Wakil Bupati Jeneponto H. Paris Yasir mengatakan, dengan diluncurkannya desa pengawasan dan anti politik uang ini kiranya dapat memberikan manfaat bagi terwujudnya demokrasi yang sehat amanah dan jujur.

” Alhamdulillah semoga dengan adanya kegiatan ini dapat melahirkan pemilu yang jujur adil aman dan bermartabat dimasa masa mendatang, marilah kita bersama-sama mendukung dan mengapresiasi kegiatan ini sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan dapat melahirkan pemikiran-pemikiran baru di masa-masa yang akan datang” Kata Paris Yasir Wakil Bupati Jeneponto

banner 325x300

No More Posts Available.

No more pages to load.