BPKAD Lutra Gelar Sosialisasi Permendagri Terkait Pedoman Penyusunan APBD 2020

oleh -175 views
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Luwu Utara, menggelar Sosialisasi Permendagri No. 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) T.A 2020 di Ruang Rapat Wakil Bupati Luwu Utara, Senin (08/07/2019).

LISTINGBERITA.COM | LUTRA – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Luwu Utara, menggelar Sosialisasi Permendagri No. 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) T.A 2020 di Ruang Rapat Wakil Bupati Luwu Utara, Senin (08/07/2019).

Kegiatan tersebut, diikuti oleh Sekretaris Dinas, para Kasubag Perencanaan, para Kasubag Keuangan masing-masing SKPD serta Sekretaris Camat se-Kabupaten Luwu Utara.

Dalam sambutannya saat membuka acara sosialisasi, Asisten Pemerintahan dan Kesra Jumal Jayair Lussa mengatakan, pedoman penyusunan APBD harus terkorelasi dan terintegrasi sesuai mekanisme pada tim anggaran pemerintah daerah (TPAD) Kabupaten Luwu Utara.

Baca Juga ! :  Diusianya Yang Ke-42, Indah Ingin Berbuat Lebih Baik Lagi Kepada Masyarakat Banyak

“Semoga pertemuan kita pada kegiatan sosialisasi ini menghasilkan hasil yang maksimal pada penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2020 nanti,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPKAD Lutra, Baharuddin Nurdin mengungkapkan, ada beberapa hal yang mengatur uraian pedoman penyusunan APBD tahun 2020. Diantaranya, sinkronisasi kebijakan Pemda dengan kebijakan pemerintah pusat, prinsip penyusunan APBD, kebijakan penyusunan APBD, teknis penyusunan APBD dan hal khusus lainnya.

Baca Juga ! :  Judas Amir Melakukan Peninjauan Taman Proyek Masjid Agung Palopo

“Dengan adanya penyusunan APBD tahun anggaran 2020 ini, pokok kebijakan yang ditetapkan oleh kementerian dalam negeri setiap tahun adalah sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah daerah dalam penyusunan, pembahasan, dan penetapan APBD,” terang Baharuddin.

Beliau juga menambahkan sinkronisasi kebijakan pemda dengan kebijakan pemerintah pusat disesuaikan dengan 5 prioritas pembangunan nasional tahun 2020.

Baca Juga ! :  Bupati Luwu Utara : Ibu Hamil Penerima Manfaat PKH Harus Memenuhi Syarat

Seperti peningkatan SDM dan pengentaskan kemiskinan, infrastruktur dan pemetaan wilayah, nilai tambah sektor rill industrialisasi dan kesempatan kerja, ketahanan pangan, air energi dan lingkungan hidup serta stabilitas pertahanan dan keamanan. (Hms)