Bupati Lutra Harap Setiap Anggota DPRD Punya Desa Binaan

oleh -189 views
Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, saat menjadi nara sumber pada kegiatan orientasi anggota DPRD Lutra, yang diselenggarakan oleh BPSDM Sulsel di Hotel MaxOne Makassar, Rabu (04/09/2019) kemarin.

LISTINGBERITA.COM | MAKASSAR – Saat ini tuntutan masyarakat makin tinggi, maka dibutuhkan juga birokrat yang responsif. Tuntutan seperti inilah yang akan melahirkan inovasi-inovasi.

Ungkapan itu disampaikan oleh Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, saat menjadi nara sumber pada kegiatan orientasi anggota DPRD Lutra, yang diselenggarakan oleh BPSDM Sulsel di Hotel MaxOne Makassar, Rabu (04/09/2019) kemarin.

Menurutnya, tidak semua masyarakat bisa punya kecepatan yang sama dalam menyampaikan aspirasinya kepadan eksekutif maupun legislatif. Pemerintahan itu terbatas, terutama ketersediaan anggaran, karena lebih banyak kebutuhan dibanding ketersediaan anggaran.

Baca Juga ! :  Bupati Luwu Utara Tanggapi Terkait Viralnya Jenazah Ditandu Sejauh 45 KM di Rampi

“Kita ingin ada kerja-kerja cerdas di dalamnya. Makanya saya sering sampaikan ke internal teman-teman, kalau ada hal yang bisa diselesaikan tanpa membebankan anggaran negara, maka selesaikan,” kata Indah yang akrab disapa IDP.

Selain itu, IDP juga menyampaikan, bahwa sekarang ini ada yang namanya P3 (Private Public Partnership). Jadi tidak lagi semua pembangunan digantungkan pada pendekatan kovensional yang hanya mengandalkan APBD/APBN, dan disinilah diharapkan adanya jaringan melalui parpol dan sebagainya untuk membantu percepatan penyelesaian persoalan yang ada di masyarakat.

Baca Juga ! :  Diduga Cabuli Anak Tirinya, Tukang Becak di Palopo Dilaporkan Ke Polisi

“Ayo kita dorong P3 ini. Bahkan saya juga berharap masing-masing aggota dewan punya desa binaannya sendiri. Bayangkan 35 anggota dewan melayani seluruh masyarakat Lutra. Karna sesungguhnya pemerintahan ini adalah tanggung jawab kita bersama,” terangnya.

Indah berpendapat, para anggota dewan untuk jangan cuma memikirkan konstituennya sendiri.

“Karena sesungguhnya tidak ada lagi persoalan konstituen setelah dilantik. Seluruh masyarakat apalagi yang ada di dapil masing-masing menjadi tanggung jawab utama,” pungkad bupati perempuan pertama di Sulsel ini.

Baca Juga ! :  Bupati Luwu Utara : Ibu Hamil Penerima Manfaat PKH Harus Memenuhi Syarat

Pada kegiatan yang berlangsung sejak 01 – 06 September 219 ini, juga dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum, Eka Rusli, dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Nursalim. (Hms)