Dituntut 3 Tahun Penjara, Tersangka Korupsi JLB Palopo Akan Membacakan Nota Pembelaan

oleh -
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Palopo, Greafik, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (27/02/2019) kemarin.

LISTINGBERITA.COM|PALOPO – Tiga tersangka kasus korupsi proyek Jalan Lingkar Barat, Kota Palopo telah menjalani sidang dengan agenda tuntutan di Pengadilan Negeri Makassar, pada Kamis (21/02/2019) lalu.

Sanny Patanggu, sebagai kontraktor proyek JLB dituntut tiga tahun penjara dengan denda uang ganti rugi sebesar Rp 1,3 miliar subsider satu tahun penjara, pidana denda Rp 50 juta subsider enam bulan.

Sementara tersangka Ali Kumaini, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dituntut dua tahun penjara, dengan denda pidana Rp 50 juta subsider 6 bulan.

Nasrul sendiri selaku Pengguna Anggaran (PA), dituntut satu tahun delapan bulan penjara dengan pidana denda Rp 50 juta subsider enam bulan.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Palopo, Greafik mengatakan, sidang selanjutnya akan dilanjutkan pada Kamis, 28 Februari 2019, hari ini. Dengan agenda sidangm pembacaan pledoi atau nota pembelaan.

“Setelah sidang agenda pembelaan, baru sidang putusan atau vonis,” bebernya pada Rabu (27/02/2019) kemarin.

Diketahui, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Palopo menetapkan tiga tersangka dalam tindak pidana korupsi proyek pembangunan Jl Lingkar Barat yang berada di Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, pada (20/03/2018) lalu.

Proyek pembangunan JLB tersebut, merupakan proyek pembangunan jalan yang menghubungkan antara Kecamatan Wara Utar dengan Kecamatan Bara, dengan menggunakan Anggaran Perubahan tahun 2016 senilai 5 miliar.

Pihak anggota DPRD Palopo, terpaksa menghentikan proyek itu, karena tidak memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Sehingga pihak Kejari Palopo melakukan penyelidikan.

Dalam melakukan penyelidikan Kejari Palopo menghadirkan 10 saksi dan dua saksi ahli yang berasal dari Universitas Hasanuddin dan audit BPKP Sulawesi Selatan. Pada waktu itu tim ahli melakukan dua kali pemantauan visual proyek yang telah dihentikan pengerjaannya itu.

Dari hasil penyidikan membuat pihak Kejari menyurat ke BPKP untuk melaksanakan audit dugaan kerugian negara dalam proses pengerjaan proyek tersebut.

Pada 15 Maret 2018, hasil audit BPKP pun keluar dan menetapkan kerugian negara dari proyek itu senilai Rp 1.3 Miliar. (**)

Tentang Penulis: Zulpadli

Zulpadli
Anak keempat dari lima bersaudara yang lahir di Kendari, 12-Feb-1994.