LISTINGBERITA.COM|PALOPO – Untuk memaksimalkan tahapan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo gencar menggelar Kursus Singkat Kepemiluan (KSK) guna menghadapi Pemilu yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019 mendatang.
“Kami berharap nantinya melalui KSK ini tahun depan panitia-panitia pelaksana pemilu benar-benar berkualitas,” ujar Plh Ketua KPU Palopo, Abdullah Jaya Hartawan SE saat membuka kegiatan Kursus Kepemiluan Singkat, di Aula Media Centre KPU Palopo, Rabu (28/11/2018).
Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari, yang diikuti 20 orang peserta yang merupakan organisasi Masyarakat (Ormas) dan kelompok masyarakat yang teridentifikasi oleh KPU.
Menurut Jaya, KSK dipaparkan tentang sejarah kepemiluan di Indonesia serta peserta-peserta Pemilu yang akan berkompetisi sejak dulu hingga saat ini.
“Ini salah satu upaya kita menghadapi Pemilu 2019 nanti, apalagi semuanya dilaksanakan serentak baik pemilihan presiden (Pilpres), pemilihan legislatif (Pileg) kabupaten, provinsi hingga pusat,” katanya.
Peserta, kata mantan Jurnalis ini, juga dibekali dengan proses dan persyaratan menjadi penyelenggara Pemilu sehingga setelah para peserta mengikuti kursus kepemiluan mereka menjadi ujung tombak KPU. Mereka akan diterjunkan ke lapangan guna memberikan edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat agar dapat menggunakan hak pilihnya pada Pileg maupun Pilpres 2019.
“Selesai mengikuti kursus mereka tidak hanya membekali masyarakat bahwa 17 April 2019 itu ada pemilu. Tetapi lebih mendorong partisipasi dan kualitas demokrasi kita bahwa pentingnya kenapa kita memilih, kenapa kita harus menggunakan hak pilih kita, kenapa masyarakat diharapkan berbondong-bondong ke TPS. Karena ini menyangkut masa depan bangsa,” tambah Jaya.
Dalam kursus kepemiluan ini akan menggandeng Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sulawesi Selatan.
Selain untuk meningkatkan partisipasi pemilih, kursus kepemiluan ini sekaligus untuk menguatkan KPU sebagai penyelenggara pemilu yang juga didukung dari basis kampus, akademisi dan lembaga kajian Demokrasi. (**)
