Hadiri Rakorwasda Pemprov Sulsel, Bupati Luwu Utara Siap Dukung Komitmen KPK

oleh -161 views
Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Pemprov Sulsel tahun 2019, di Four Point by Sheraton Makassar, Rabu (23/10/2019) kemarin.

LISTINGBERITA.COM | MAKASSAR — Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Pemprov Sulsel tahun 2019, di Four Point by Sheraton Makassar, Rabu (23/10/2019) kemarin.

Kegiatan ini dihadiri langsung Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Wagub Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, Kapolda Sulsel; Kajati Sulselbar; Inspektur Mentri Dalam Negri, Koordinator Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) wilayah VIII Sulawesi, Adliansyah Malik Nasution, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Inspektorat Setda Provinsi Sulsel.

Baca Juga ! :  Bupati Indah Bantu Bayi Yatim Piatu Korban Bencana Palu

Rakorwasda ini merupakan kerjasama antara KPK, Pemprov Sulsel dan Kejati Sulselbar. Rakorwasda ini bertema “Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan (APIP) unggul cegah korupsi”.

Gubernur SulSel, Prof Nurdin Abdullah dalam sambutannya memberikan apresiasi atas pelaksanaan Rakorwasda ini, selain di diikuti seluruh kepala daerah se-Sulsel kegiatan ini memberikan pemahan bagaimna menghadirkan pemerintahan yang bersih.

Baca Juga ! :  Bupati Lutra Terima Penghargaan Pembina Tagana Berprestasi Tingkat Nasional

“Alhamdulillah hari ini semua pimpinan daerah di sulsel hadir Ini menandakan bahwa Sulsel punya komitmen kuat bernisergi dengan KPK,” ungkap Nurdin Abdullah dalam sambutannya.

Lebih lanjut, Prof Nurdin mengajak para kepala daerah untuk tidak takut berkolaborasi dengan KPK. Kolaborasi ini selain menjadi pencegahan juga menjadi peningkatan pendapatan bagi daerah nantinya.

Sementara itu, Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani yang ditemui seusai kegiatan ini menyampaikan dukungannya kepada KPK.

Baca Juga ! :  RMB Buka Kegiatan Kejuaraan Sepak Bola Usia Dini

“Selaku kepala daerah yang ingin menghadirkan pemerintahan yang bebas korupsi, kita harus berdiri tegak mendukung setiap upaya KPK yang sangat konsen dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi,” terangnya.

“Olehnya itu, setiap OPD hingga ke desa harus transparansi dalam mengelolah setiap kegiatan guna mendorong komitmen kerja sama KPK,” ajaknya. (Hms)