Kadis Kesehatan Jeneponto Keluhkan Anggaran yang Belum di Cairkan

oleh -306 Dilihat
Laporan Jurnalis Listing Berita Ikbal Nur ( Foto - Int)

LISTINGBERITA, JENEPONTO, – Kepala Dinas Kesehatan Jeneponto sempat dipertanyakan sumber kekayaannya dari Lembaga Pemberantas Korupsi (LPK Sulsel) pada tahun 2023 lalu.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah merilis jumlah harta kekayaan dari Kadis Kesehatan Jeneponto yang mencapai 3 milyar lebih pada tahun 2022 lalu, berdasarkan dengan LHKPN.

Menurut Syusanty selaku Kepala Dinas kesehatan Jeneponto menyampaikan bahwa sumber kekayaan yang dimilikinya sudah ada sebelum dia menduduki sebagai Kadis.

“Jujur saja nah, sebelum saya diangkat sebagai kadis kesehatan saya sudah punya memangmi,” ujarnya. saat ditemui di Kantor Dinas Kesehatan. Kamis (20/6/204).

Tak hanya itu, Syusanty juga mengungkapkan curhatannya terkait anggara kegiatannya yang belum dicairkan untuk tahun ini.

“Seharusnya kami sudah berkegiatan, karena ini sudah bulan 6, jadi anggaranya kami yang cair sekarang hanya untuk membayar listrik, air dan anak-anak honor yang harus dibayar.

Lanjut, Syusanty juga mengungkapkan bahwa anggaran yang ada di Dinas Kesehatan Jeneponto saat ini tidak sesuai lagi dengan pemberitaan sebelumnya.

“Kami saja di dinas kesehatan terseok-terseok, na bilang orang namanya ji besar banyak anggarannya tapi bukan uang ta, nanti kalau saya salah gunakan lagi jabatanku, sebentar saya lagi di demo,” ungkapnya.

Diapun menambahkan bahwa Pemerintah Daerah selalu mengarahkan Dinas Kesehatan untuk mencari ibu kandungnya sendiri yaitu kementerian Kesehatan.

“Kami selalu ke kementerian kesehatan dan alhamdulillah ada itu terbangun di Jeneponto kalau misalnya ada yang terbangun baru ujung-ujungnya di demo ki lagi sepertinya hilang keikhlasan kami,” tambahnya.

Selain itu, Ia juga menjelaskan soal pekerjaannya yang dianggap bermasalah, serta tahapan yang dilalui oleh Dinas Kesehatan dalam setiap pekerjaannya.

“Ketika membangun mulai dari tahapan Bemsnya dengan Kementerian Kesehatan, kemudian tahapan kita lalui dari tender hingga e-katalog. Terus saya tanyaki adakah kita dengar bangunan yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat, naif juga kalau masyarakat luas sudah manfaatkan itu, baru kami selalu mau di demo,” kata dia.

Syusanty pun menyampaikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan, mereka juga mempunyai pendamping hukum dari kejaksaan untuk mengawasi setiap pekerjaannya.

“Kami juga selalu diperiksa sama BPK dan Inspektorat kalau ada hal-hal lain, kami juga dilaporkan oleh LSM ke polda dan diperiksa sama polda,” tuturnya.

“Ini bukan soal ancaman tapi ini menjadi pelajaran untuk berhati-hati dalam bekerja ” tutupnya.

 

 

 

 

 

No More Posts Available.

No more pages to load.