Ketua DPRD Palopo Terancam Diskualifikasi Pada Pileg 2019

oleh -
KPU Sulsel menggelar rapat klarifikasi di Kantor KPU Palopo bersama beberapa perwakilan partai Golkar dan Hanura, Selasa (25/09/2018) malam.

LISTINGBERITA.COM|PALOPO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulsel menyerahkan nasib Caleg Partai Golkar dan Partai Hanura Palopo yang terancam didiskualifikasi ke KPU RI.

Hal tersebut diketahui setelah pihak KPU Sulsel menggelar rapat klarifikasi di Kantor KPU Palopo bersama beberapa perwakilan partai Golkar dan Hanura, Selasa (25/09/2018) malam.

Caleg kedua parpol tersebut terancam didiskualifikasi oleh pihak KPU karena lambat menyetor laporan awal dana kampanye (LADK).

Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Faisal Amir mengatakan, hasil rapat klarifikasi itu mengahasilkan sebuah berita acara yang menolak laporan LADK partai Golkar dan Hanura

Berita acara tersebut nantinya akan diteruskan ke KPU RI, selanjutnya KPU RI akan menentukan nasibnya caleg Golkar dan Hanura tersebut.

“LADK sudah diatur dalam PKPU. Jadi kalau ada parpol terlambat maka kita tidak akan terima. Namun ada beberapa cara yang bisa ditempuh. Kami akan menunggu petunjuk dari KPU RI,” kata Faizal Amir, usai menggelar rapat klarifikasi.

Menurutnya, selain menunggu petunjuk KPU RI. Partai yang merasa dirugikan juga bisa melakukan ajudikasi ke Bawaslu.

“Itu langkah lain yang juga bisa ditempuh oleh parpol yang merasa dirugikan. Nanti kita lihat saja perkembangannya,” tambahnya.

Dalam tahana pemilu 2019 mendatang, LADK sangat penting. Karena akan dijadikan laporan dana kampanye yang diatur untuk pengeluaran dan belanja kampanye masing-masing parpol peserta pemilu.

Diketahui, jumlah Caleg Golkar yang terancam didiskualifikasi sebanyak 25 orang, sementara Hanura juga berjumlah 25 orang.

Jumlah tersebut, termasuk Ketua DPRD Kota Palopo, Harizal Latief, serta sejumla anggota DPRD lainnya dari kedua parpol. (**)

Tentang Penulis: Zulpadli

Zulpadli
Anak keempat dari lima bersaudara yang lahir di Kendari, 12-Feb-1994.