Komisioner Kordiv PHL Provinsi dan Kabupaten/ Kota Se Indonesia Dilibatkan Jadi Peserta IKP Bawaslu RI

oleh -1.693 views

LISTINGBERITA.COM, JAKARTA – Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) menggelar Pelatihan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu serentak legislatif dan Pilpres tahun 2019.

Pelatihan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang diikuti seluruh komisioner kordiv Pencegahan dan hubungan antar lembaga (PHL) Bawaslu Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia dilaksanakan di hotel Kuningan Royal Jakarta Selatan, Minggu, 19 Agustus 2018.

Pelatihan yang akan berlangsung hingga Senin hari ini 20 Agustus 2018 itu bertujuan untuk dapat mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan pada Pemilu dan Pilpres 2019.

Baca Juga ! :  Buka Kegiatan Sosialisasi Perkap 09 Oleh Div Propam Polri, Ini Pesan Kapolda Sulsel

“Tujuan pelatihan IKP ini adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi ciri serta kategori kerawanan, dan IKP ini merupakan alat pemetaan, pengukuran potensi,prediksi dan deteksi dini kategori kerawanan,” jelas Kordiv Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu RI Mochammad Afiffudin saat menyampaikan materi pada pelatihan IKP.

Menurut Afif, latar belakang IKP dapat menyajikan analis dan rekomendasi kebijakan berbasis riset dan data kepemiluan, menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan, program dan strategi pengawasan pemilu serta sebagai instrumen deteksi dini untuk pencegahan dari potensi kerawanan pemilu.

Baca Juga ! :  Breaking News : Kantor Bupati Jeneponto di Geledah Tipikor Polda Sulsel

“Kerawanan ini perlu diwaspadai oleh para pemangku kepentingan dalam pemilu, karena segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat pemilu yang demokratis, untuk itu, kerawanan setiap tahapan Pemilu dan Pilpres harus terdeteksi dan dipetakan sesuai dengan kategori kerawananya,” kata Afif

Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu RI itu, juga menekankan pentingnya kerja sama dalam berkoordinasi dalam menjalankan pengawasan,

Baca Juga ! :  Jaga Kebugaran, Kapolda Sulsel Olahraga Bersama TNI dan Anggotanya

“koordinasilah dalam setiap melakukan pengawasan untuk mendeteksi dan memetakan kategori kerawanan dalam pelaksanaan pemilu dan Pilpres yang sudah berjalan tahapannya,” tuturnya

( *** )