LPKRI Soroti Sejumlah Proyek di Jeneponto yang Mengambang di Penegak Hukum

oleh -
Ketua DPW Laskar Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia ( LPKRI ) Sulawesi Selatan Supriadi Tompo alias Kartom menyoroti semua kegiatan proyek yang ada di Jeneponto.

LISTINGBERITA.COM, JENEPONTO,- Ketua DPW Laskar Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia ( LPKRI ) Sulawesi Selatan Supriadi Tompo alias Kartom menyoroti semua kegiatan proyek yang ada di Jeneponto.

Menurutnya semua proyek yang ada Butta Turatea tersebut diduga bermasalah.

” masalahnya ada yang belum ditindak lanjuti, ada yang belum terselesaikan dipenegak hukum”. Jelas Supriadi Tompo Kartom, Rabu 2/12/2020

Supriadi Tompo meminta kepada penegak hukum agar proyek yang bermaslah tersebut segera diselesaikan sesuai hukum yang ada.

” saya minta penegak hukum agar proyek yang bermasalah itu segera di tuntaskan sesuai aturan hukum yang ada”. Tegas Supriadi Tompo kartom.

Menurut Supriadi Tompo proyek yang bermasalah tersebut diantaranya; proyek pembangunan pasar Lassang-Lassang, yang sampai saat ini belum selesai dipenegak hukum.

Kasus daun kelor atau dugaan penyalagunaan anggaran dana APBD 2018 yang melibatkan oknum pejabat teras pemkab Jeneponto yang sampai saat ini belum jelas penyidikannya.

“. saya kira kasus pasar Lassang-lassang dan kasus dugaan penyalahgunaan anggaran dana APBD atau kasus daun kelor itu segera diselesaikan agar tidak mengembang di Masyarakat”. Ungkap Supriadi Tompo kartom.

Selain itu, kata Supriadi Tompo, proyek sumur bor yang diduga banyak melibatkan oknum ASN yang terlibat langsung mengerjakan proyek.

” itu juga maslah proyek sumur kenapa banyak melibatkan oknum ASN yang dilibatkan bekerja proyek, bukankah itu menyalahi aturan”. Tegas Supriadi Tompo Kartom

Supriadi Tompo juga menyinggung masalah pembebasan lahan PLTU Punagaya, Pembebasan lahan Waduk Kelara Kareloe, Kube dan Rutilahu di dinas sosial tahun 2017, dan perumahan Gepeng, serta penyalahgunaan wewenang pengadaan alat kantor desa dibeberapa desa yang ada di Jeneponto untuk anggaran 2015.

” semua kasus itu semestinya diselesaikan jangan mengambang” Ungkap Supriadi Tompo.

Selain itu, Rehab kantor perpustakaan anggaran 2019 yang diduga bermasalah, karena lebih tinggi anggaran rehab daripada pembangunan awal.

” itu juga rehab kantor perpustakaan, kenapa anggaran rehabnya lebih besar dari pada anggaran bangunan awal, itu kan tidak masuk akal”. Tegas Supriadi Tompo kartom

Supriadi Tompo juga menyinggung masalah kasua proyek pembangunan jembatan Bosalia.
dan retribusi pasar, retribusi pasar Karisa terindikasi dikorupsi 800 juta pertahun”. Ungkapnya.

 

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •