Timsel KPU Jeneponto Resmi Digugat Ke PTUN Makassar, ini Sebabnya

oleh -1.840 views
Calon Anggota KPU Jeneponto Bagus Mubarak Tompo, S.Hi Saat Menyerahkan Berkas Gugatan Ke PTUN Makassar, Senin 10 Desember 2018 Kemarin

LISTINGBERITA.COM, JENEPONTO – Timsel I tahap VII KPU Jeneponto periode 2018-2023 resmi digugat ke PTUN Makassar karena kinernya dianggap tidak profesional dan tidak objektif. Gugatan itu dilayangkan oleh salah seorang pendaftar calon anggota KPU Kabupaten Jeneponto Bagus Mubarak Tompo S.Hi.

Bagus Mubarak resmi menggugat Timsel KPU Jeneponto tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar atas keputusan Timsel terkait Pengumuman Hasil Seleksi Penelitian Administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten Jeneponto, Nomor : 171/PP.06-Pu/73/Timsel/Kab/XI/2018, Tertanggal 16 November 2018.

Gugatan tersebut resmi telah di daftarkan di Kepanitraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin 10 Desember 2018 kemarin, dengan nomor perkara : 98/6/2018/PTUN.MKS.

“Alhamdulillah saya bersama dua orang teman yang juga sebagai pendaftar yaitu Amir Kusbi dan Mursalim S.Hi dipercayakan oleh teman-teman pendaftar yang tidak lulus dalam penelitian administrasi untuk mewakili mereka dalam melakukan upaya hukum atas keputusan Tim seleksi yang merugikan para pendaftar, semua nantinya akan di buka dalam persidangan di PTUN Makassar, beberapa dugaan kecurangan dan kekeliruan timsel dalam mengambil keputusan yang terkesan sangat dipaksakan ”, tegas Bagus Mubarak

Baca Juga ! :  Terbongkar, Caleg Terpilih ini Diduga Miliki Ijazah Palsu

Bagus Mubarak bersama temannya mengajukan gugatan tersebut ke PTUN Makassar sebab tidak menerima pernyataan ketua Timsel Tasrifin Tahara di salah satu media Online http://inipasti.com.

Pernyataan Tasrifin Tahara dalam rilis beritanya di media online menyebutkan 22 orang yang dinyatakan gugur pada tahap seleksi administrasi disebabkan beberapa kesalahan yakni pertama tidak ada bukti secara administrasi antara Curriculum Vitae (CV) dengan data.

Baca Juga ! :  Semarakan HUT Bhayangkara ke 73, Kapolres Bantaeng Gowes Sinergitas Polri-TNI

“Misalnya dia mengatakan menjadi pengurus organisasi tertentu atau organisasi Kepemiluan seperti PPK dan PPS tidak disertai dengan Bukti SK Kepengurusan.” Kata Tasrifin Tahara dilansir inipasti.com

Menurut Bagus Mubarak Pernyataan ketua Timsel tersebut jelas- jelas tidak berdasar dan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018, Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018, Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2018, Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Nomor : 35/PP.06-kpt/05/KPU/II/2018 Tentang Petunjuk Teknis seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, pada BAB II Pelaksanaan Kegiatan, Huruf B.

Baca Juga ! :  KKT dan KPA Lutra Gelar Sosialisasi Pengurusan STR Online Bagi Tenaga Medis

“pelaksanaan kegiatan” angka 2 Pendaftaran : “dokumen yang “WAJIB” disampaikan dalam persyaratan pendaftaran Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”. Kemudian diperkuat dengan pengumuman Pendaftaran Calon Anggota KPU Kabupaten Jeneponto periode 2018-2023 Nomor : 156/ PP.06-Pu/73/Timsel/Kab/XI/2018
yang tidak mewajibkan untuk melampirka SK Kepengurusan di organisasi tertentu atau organisasi kepemiluan sebagaimana pernyataan ketua timsel.

Diketahui para penggugat mengajukan gugatan ke PTUN Makassar tanpa didampingi oleh kuasa hukum, Amir Kusbi yang juga salah satu penggugat mengatakan “kami mengajukan gugatan prinsipal tanpa pendampingan kuasa hukum karena kami sendiri yang akan membongkar semua kecuranganTimsel dalam mengambil keputusan” Jelas Amir Kusbi.

( RLS )