Tanggapi Dugaan Pinjaman ke Istri Pejabat Oleh Baznas, Pemuda Muhammadiyah Bulukumba Desak DPRD Gelar RDP

BULUKUMBA — Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Kabupaten Bulukumba mendorong DPRD Kabupaten Bulukumba untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pemberitaan dugaan peminjaman dana zakat oleh Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bulukumba kepada pihak tertentu.

Ketua PDPM Bulukumba, Amran dalam siaran persnya Jumat (20/11/2026) menyampaikan bahwa persoalan tersebut perlu mendapatkan perhatian serius melalui mekanisme pengawasan kelembagaan dan keterbukaan informasi kepada publik. Menurutnya, dana zakat merupakan amanah umat yang pengelolaannya harus berpedoman pada ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut menyusul pemberitaan Listingberita.com pada 19 November 2026 berjudul “Ketua Baznas Bulukumba Diduga Pinjamkan Dana Zakat ke Istri Pejabat, Dewas Baznas: Kami Tahu Sejak Bulan Oktober Lalu”.

Dalam pemberitaan tersebut, muncul dugaan peminjaman dana zakat dengan nilai yang disebut mencapai Rp500 juta serta adanya pengakuan Dewan Pengawas BAZNAS yang telah mengetahui persoalan tersebut sejak Oktober 2026.

Amran menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin terburu-buru menarik kesimpulan terhadap dugaan yang berkembang. Namun, menurutnya, persoalan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

“Dana zakat adalah amanah umat yang diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika benar terdapat transaksi peminjaman dana zakat, maka harus dijelaskan apa dasar kebijakannya, bagaimana mekanismenya, siapa yang memberikan persetujuan, serta bagaimana pertanggungjawaban dan bukti pengembaliannya,” tegasnya.

Ia juga mempertanyakan fungsi pengawasan internal BAZNAS, terutama menyusul informasi bahwa Dewan Pengawas telah mengetahui persoalan tersebut sejak Oktober 2026. Menurutnya, perlu ada penjelasan mengenai langkah pengawasan, hasil klarifikasi, serta tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Dewan Pengawas.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap tata kelola dana umat, PDPM Bulukumba mengajukan permohonan RDP kepada DPRD Kabupaten Bulukumba dengan menghadirkan Pimpinan BAZNAS, Dewan Pengawas BAZNAS, Kementerian Agama, serta pihak pemerintah daerah terkait.

“Kami berharap DPRD Kabupaten Bulukumba dapat memfasilitasi RDP ini sebagai ruang klarifikasi dan pengawasan bersama. Persoalan ini tidak boleh hanya berhenti pada pernyataan bahwa dana telah dikembalikan, tetapi harus dibuktikan melalui dokumen dan transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan,” lanjutnya.

PDPM Bulukumba juga mendorong agar apabila dalam proses klarifikasi ditemukan indikasi penyimpangan, maka persoalan tersebut ditindaklanjuti melalui pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan pengelolaan zakat tetap berjalan sesuai amanah, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat dan para muzaki yang telah menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Bulukumba.

“Yang ingin kami dorong adalah transparansi, akuntabilitas, dan kepastian bahwa hak-hak mustahik terlindungi. Ini bukan persoalan menyerang individu atau lembaga, melainkan tanggung jawab bersama untuk menjaga amanah dana umat,” tutupnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *