BULUKUMBA — Polemik dugaan peminjaman dana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bulukumba kepada salah seorang istri pejabat terus bergulir. Dewan Pengawas BAZNAS menyesalkan adanya dugaan peminjaman dana zakat kepada pihak tertentu yang dinilai tidak melalui mekanisme dan prosedur kelembagaan.
Persoalan ini menjadi sorotan karena dana zakat bukan uang pribadi pengurus yang dapat dipinjamkan secara bebas. Penggunaannya telah diatur dalam syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 25 menegaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat Islam. Sementara Pasal 26 mengatur pendistribusian berdasarkan skala prioritas, pemerataan, dan keadilan.
Adapun Pasal 27 hanya memperbolehkan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
Artinya, dana zakat tidak boleh dipinjamkan secara sembarangan untuk kepentingan pribadi. Skema pinjaman seperti qardhul hasan hanya dapat dilakukan melalui program yang sah, dengan penerima yang memenuhi kriteria mustahik dan mekanisme kelembagaan yang jelas.
Dewan Pengawas BAZNAS Bulukumba, Haji Safiuddin, mengaku menyesalkan tindakan tersebut. Terlebih, pengeluaran dana umat itu diduga dilakukan tanpa melibatkan komisioner BAZNAS lainnya.
“Harusnya kan kalau ada pengeluaran dana wajib diketahui pimpinan lainnya. Ini katanya dia sendiri,” ujar Haji Safiuddin saat dikonfirmasi, 18 November 2026.
Safiuddin mengaku telah menerima informasi mengenai dugaan peminjaman dana tersebut sejak Oktober 2026. Menindaklanjuti informasi itu, Dewan Pengawas kemudian memanggil pihak BAZNAS untuk meminta klarifikasi.
Menurutnya, dalam pemeriksaan tersebut, Ketua BAZNAS mengakui adanya dana yang dipinjamkan kepada pihak tertentu. Namun, pengurus menyampaikan bahwa persoalan tersebut telah diselesaikan.
“Jadi saat itu saya tanya, apa benar ada uang yang dipinjamkan ke pihak tertentu, dan ketua BAZNAS menjawab kalau sudah diselesaikan,” ungkapnya.
Meski demikian, Dewan Pengawas mengaku belum puas dengan penjelasan tersebut. Pasalnya, hingga kini belum ada bukti administrasi maupun transaksi keuangan yang diperlihatkan untuk memastikan pengembalian dana tersebut telah dilakukan secara menyeluruh.
Dewan Pengawas bahkan berencana mendesak pihak BAZNAS agar membuka bukti transaksi, termasuk rekening koran, guna memastikan aliran dan pengembalian dana.
“Rencananya kami mau desak ini pihak BAZNAS untuk memperlihatkan bukti, rekening koran atau apakah. Apalagi ini ada lagi desas-desus kalau yang dikembalikan baru sebagian,” tegas Safiuddin.
Safiudin mengatakan kepercayaan sangatlah penting, dan bila Baznas tidak transparan dalam pengelolaan dana umat ini ,pihaknya bisa kehilangan kepercayaan.
Bahkan menurutnya, sejak isu itu bergulir di Baznas dirinya juga sudah enggan mengeluarkan zakat profesinya di Baznas.
“Semenjak saya tahu itu, saya berhenti bayar zakat penghasilanku di Baznas, jadi lebih afdal kurasa kalau langsung ke penerima saja.” Ungkapnya.
Dugaan peminjaman dana tersebut disebut-sebut mencapai 500 juta rupiah. Namun, nilai dan status pengembalian dana itu masih perlu dibuktikan melalui dokumen keuangan resmi.
Sementara itu, Ketua BAZNAS Bulukumba ,Kamaruddin yang berupaya untuk dikonfirmasi terkait dugaan peminjaman dana ke salah seorang istri pejabat ini tidak memberikan respon.
Polemik ini bukan semata-mata menyangkut apakah uang yang dipinjamkan telah dikembalikan atau belum. Lebih jauh, persoalan ini menyangkut amanah pengelolaan dana umat, kepatuhan terhadap aturan, serta transparansi lembaga dalam mempertanggungjawabkan setiap rupiah dana zakat yang dihimpun dari masyarakat.








