listingberita.com, POLITIK – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Kantor Wilayah Sulawesi Selatan (Kanwil Sulsel) telah melaksanakan kegiatan fasilitasi harmonisasi terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD Kabupaten Enrekang. Hal ini dilakukan untuk memastikan ketentuan hukum yang diusulkan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertentangan satu sama lain.
Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan tiga Ranperda inisiatif DPRD Kabupaten Enrekang, yaitu Ranperda tentang Pajak Daerah, Ranperda tentang Keuangan Daerah, dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Harmonisasi ini dilakukan untuk memastikan ketentuan-ketentuan yang diusulkan tidak bertentangan satu sama lain dan dapat berjalan dengan baik.
Kegiatan ini diikuti oleh para anggota DPRD Kabupaten Enrekang, serta perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Para peserta membahas berbagai aspek yang terkait dengan tiga Ranperda tersebut, seperti ketentuan pajak daerah, keuangan daerah, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Harmonisasi Ranperda inisiatif DPRD Kabupaten Enrekang ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Enrekang. Ketentuan hukum yang harmonis akan memudahkan pelaksanaan pemerintahan daerah dan akan memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan terus berupaya untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah yang baik dan berkelanjutan. Mereka akan terus melaksanakan kegiatan fasilitasi harmonisasi seperti ini untuk membantu DPRD Kabupaten Enrekang dalam mengusulkan ketentuan hukum yang baik dan harmonis.
