JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan menerima piagam penghargaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jakarta.
Piagam pengharagaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Jeneponto Paris Yasir.
Piagam yang membanggakan tersebut diterima pada kegiatan Hari Aksara Internasional (HAI) di Aula Kementrian Kemendikdasmen Jakarta, Jumat, 26/09/2025.
Pemda Jeneponto dianugerahkan piagam penghargaan karena Jeneponto salah satu daerah yang dianggap mampu melakukan penurunan buta aksara.
Atas piagam penghargaan tersebut, Bupati Jeneponto Paris Yasir menyampaikan terima kasih kepada Kemendikbudristek yang telah memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah.
* saya menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang telah memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk berbagi praktik baik dan tantangan dalam penurunan buta aksara di daerah.” Ujar Bupati Jeneponto Paris Yasir.
Kondisi Keaksaraan di Jeneponto. Kabupaten Jeneponto dengan jumlah penduduk 276.522 jiwa, masih memiliki 19.416 orang penduduk buta aksara.
Angka ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah, karena literasi bukan sekadar kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, tetapi
juga menjadi kunci peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jeneponto Alamsyah mengatakan, mekanisme data & program setiap tahun, kementerian meminta data keaksaraan dasar melalui Dapodik.
” Data ini diinput oleh daerah, diverifikasi pusat, dan kemudian menjadi dasar penganggaran serta penetapan sasaran pembelajaran yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan
non formal, PKBM, dan SKB”. Ujar Alamsyah.
Menurutnya, dari proses tersebut, capaian Jeneponto antara lain:
Tahun 2022 → tercatat 500 orang Keaksaraan Dasar ( belum bisa calistung)
Tahun 2023 → dari jumlah tersebut, 334 orang melanjutkan ke Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM).
Tahun 2024 → hasil pendataan awal menunjukkan 145 orang baru pada level Keaksaraan Dasar, serta 40 orang masuk KUM.
Data ini menunjukkan dua hal: pertama, ada progres pembelajaran yang berhasil mengangkat warga dari buta aksara menuju literasi fungsional.
Kedua, masih ada penambahan angka buta aksara baru yang harus segera diintervensi.
Peran Pemerintah Daerah Dalam upaya penurunan buta aksara, Pemerintah Kabupaten Jeneponto melakukan
intervensi melalui:
Pendataan akurat dan berbasis Dapodik agar program lebih tepat sasaran.
Penganggaran yang terarah sesuai verifikasi pusat.
Kolaborasi dengan PKBM, SKB, dan lembaga pendidikan nonformal lainnya
sebagai pelaksana pembelajaran.
Integrasi keaksaraan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pada program KUM (Keaksaraan Usaha Mandiri) agar literasi tidak hanya sebatas membaca-menulis, tetapi juga meningkatkan keterampilan hidup.
Kemitraan lintas sektor dengan desa, PKK, Disdukcapil, Dinsos, dan CSR,
sehingga upaya penurunan buta aksara menjadi gerakan bersama.
” Harapan & Komitmen, Kami berharap pemerintah pusat terus memberikan dukungan kebijakan dan afirmasi
anggaran, khususnya untuk memperkuat PKBM dan SKB sebagai ujung tombak
pembelajaran. Kami juga menegaskan komitmen Pemda Jeneponto” . Harapnya
“Tidak boleh ada satupun warga yang tertinggal dalam akses keaksaraan. Literasi adalah pintu menuju kemandirian, kesejahteraan, dan masa depan Jeneponto yang lebih baik.”
