BULUKUMBA — AS, oknum Kodim 1411 Bulukumba akhirnya angkat bicara, usai dirinya dituding menerima upeti dari Mie Gacoan.
Meski dia akui, dirinya merupakan koordinator parkir Mie Gacoan. Itu lantaran dari awal dia merupakan orang yang berkontribusi hadirnya Mie Gacoan di Bulukumba. Itupun tawaran sebagai koordinator parkir tidak serta merta diterima karena.
“Saya juga tidak mau kalau tidak legal dan harus ada MoU dengan pihak perusahaan.
Untuk pungutan parkir sendiri, menurutnya masuk ke Mie Gacoan dan juga untuk bayar upah ke pekerja.
” Uangnya tidak ke saya, tapi ke Mie Gacoan ” kata As.
Dari parkir tersebut, AS mengaku Mie Gacoan membayar pajak parkir ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba Rp1.036.000 setiap bulannya.
AS menjelaskan, dalam MOU antara mie Gacoan dan pihaknya, Rp.2000 tarif untuk sepeda motor, Rp.3000 untuk mobil.
” Banyak kalau dilihat dari hitungan mobil dan motor. Masalahnya bukan dari kendaraan namun berdasarkan jumlah pembelian makanan,”kata AS.
AS mencontohkan, satu mobil misalnya, terkadang beli lebih dari satu makanan.
” Nah hitungan makanan itu disesuaikan dengan jumlah parkir yang dibayar, kalau satu mobil misalnya, kadang ada beli 10 mie, maka 10 mie itu wajib bayar parkir.
Berdasarkan hitungan itu, AS mengaku sering nombok dan membayar selisih parkir.
” Saya sudah berapa kali mau berhenti, tapi saya pikir pekerja parkir, kasihan,” kata AS.
Manager Operasional Mie Gacoan Bulukumba, Ozi yang dikonfirmasi mengatakan penunjukan koordinator parkir berdasarkan penunjukkan oleh Legal atau Head Office.
Dari Rp2000 per motor, Ozi mengatakan Rp.500 masuk ke Mie Gacoan, Rp 1500 sisanya diolah oleh AS untuk menggaji para pekerja parkir.
Diberitakan sebelumnya, praktik dugaan pungutan liar mencuat di area parkir Mie Gacoan Bulukumba, Sulawesi Selatan. Dalam sehari, area parkir yang ramai pengunjung itu bisa menghasilkan hingga Rp500 ribu, namun para juru parkir justru hanya menerima upah kecil.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, dari total pendapatan harian, Rp250 ribu wajib disetorkan kepada seorang oknum anggota TNI yang berdinas di Kodim 1411 Bulukumba.
Setoran itu disebut-sebut sudah berlangsung cukup lama dan menjadi beban bagi para pekerja parkir.
Salah satu aktivis 98, Azikin, menyesalkan praktik ini dan menyebutnya sebagai bentuk kerja rodi modern.
” Targetnya Rp250 ribu setiap hari harus disetor ke oknum TNI itu. Kadang kasihan tukang parkir, mereka dapat Rp300 ribu, tapi hanya tersisa Rp.50 ribu untuk dibawa pulang. Yang tidak kerja justru dapat lebih banyak,” ungkap Azikin, Senin 14 Oktober 2025.
Ia menilai, tindakan seperti ini tidak hanya mencederai keadilan sosial, tapi juga merusak citra aparat TNI di mata masyarakat.
“Kalau benar ada keterlibatan oknum, ini harus ditindak tegas. Jangan sampai institusi terhormat seperti TNI rusak oleh oknum yang memanfaatkan posisi untuk keuntungan pribadi,” tegasnya
