BULUKUMBA,—Kericuhan mewarnai peringatan Hari Jadi Kabupaten Bulukumba ,Sulawesi-Selatan yang ke 66 tahun di ruang paripurna DPRD Bulukumba, 4 Februari 2026.
Sejumlah warga Bontobahari bersama aktivis yang tergabung dalam aliansi gerakan perlawanan rakyat Bulukumba melakukan aksi protes di gedung DPRD Bulukumba.
Dua aktivis lingkungan Anjar Sumiyana Masiga dan Nilam Mayasari bahkan melakukan aksi protes diruang rapat paripurna saat sidang paripurna tengah berlangsung.
Sambil membawa spanduk bertuliskan penolakan mereka menyerukan penolakan rencana pembangunan Industri Petrokimia ,amoniak dan kilang minyak yang berada di kawasan konservasi terumbu karang di Kecamatan Bontobahari.
“Kami menolak pembangunan industri Petrokimia”, Teriak Anjar Sumiyana Masiga, aktivis Kolaborasi Biru di dalam ruang rapat paripurna DPRD Bulukumba.
Sontak sejumlah pejabat langsung mendorong tubuh mungil tersebut keluar dari ruang rapat.
Tak berselang lama, salah satu aktivis perempuan lainnya juga melakukan aksi yang sama.
Nilam Ketua Kopri PMII Bulukumba, berhasil berjalan menuju ke depan pimpinan DPRD Bulukumba yang tengah melakukan sidang dan menyuarakan aksi protesnya.
Aksi ini membuat sejumlah pejabat di dalam ruang tersebut panik, terlebih lagi banyak tamu yang datang dari berbagai daerah guna menghadiri Hari Jadi Bulukumba.
Keributan tidak hanya terjadi diruang paripurna, namun juga di depan kantor DPRD Bulukumba, massa aksi terlibat aksi saling dorong dengan aparat keamanan saat pengunjuk rasa memaksa masuk ke dalam ruang rapat paripurna.
Aksi penolakan pembangunan industri Petrokimia ini sudah dilakukan warga Bontobahari bersama aktivis lingkungan sejak tahun 2024 lalu.
Mereka mendesak DPRD Bulukumba untuk menolak pembangunan tersebut karena berdasarkan kajian ilmiah yang mereka sudah dilakukan ,pembangunan industri petrokimia tersebut hanya akan membawa dampak buruk bagi lingkungan, kesehatan masyarakat, dan juga akan membunuh sektor pariwisata bahari yang menajdi kebanggan warga Bulukumba.
“Kami sudah berjuang sejak tahun 2024 dan meminta agar pembatalan ini segera disahkan DPRD ” Tegas mantan jurnalis ini.
Mereka juga menyayangkan sikap pemerintah daerah yang meminta warga di Bontobahari untuk mengosongkan wilayah tersebut. Padahal wilayah tersebut sudah ditempati turun temurun oleh warga setempat .
“Yang mengecewakan adalah ketika pemerintah sudah mempersiapkan lahan 300 hektar ,sejak itu dua kali masyarakat disurati terkait penggusuran. Jadi pemerintah melakukan kriminalisasi terhadap masyarakt namun memberi ruang besar kepada inevstor. Inikan ketidak adilan”, geram Anjar.
Aksi yang berlangsung kurang lebih dua jam ini juga sempat membuat arus lalu lintas macet, karena pengunjuk rasa yang menutup akses jalan di depan Gedung DPRD Bulukumba.
