BULUKUMBA,+++4 Februari 2026 hari dimana Bulukumba merayakan ulang tahunnya dihentakkan dengan demonstrasi para pemuda pemudi Bulukumba di depan gedung DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Bulukumba. Suara mereka tegas, tolak pembangunan Petrokimia di Kec. Bonto Bahari, Bulukumba Sulawesi Selatan.
300 hektar lahan di Kelurahan Lemo-Lemo, Kecamatan Bonto Bahari digadang-gadang telah disiapkan pemerintah daerah. Besarnya angka ini sudah sangat terang untuk membayangkan betapa besar daya rusak lingkungan yang akan terjadi sebagaimana yang telah banyak terjadi di belahan bumi Indonesia ini. Akankah bencana alam yang membuat kita kembali sadar? Penyesalan selalu di belakang.
Bulukumba yang terkenal dengan wisata lautnya yang mendunia akan hancur karena limbah Petrokimia yang dibuang ke laut. Kunjungan wisatawan mancanegara pada pembuatan perahu tradisional Pinisi yang di Tanah Beru tepat di dekat Lemo Lemo akan bernasib sama dengan pantai Bira, Titik Nol, Apparalang, pantai Mandala Ria dan sederetan lainnya akan bernasib sama. Ini juga secara otomatis secara perlahan membunuh mata pencaharian pariwisata pantai dan laut dan nelayan yang kebanyakan pelaut. Kalaupun kita mengkonsumsi ikan dan hasil laut lainnya, itu mengandung limbah. Berbahaya, bukan? Pencemaran udara akan merusak nafas penduduk dan rumah penduduk di sekitar pabrik dan berimbas ke kabupaten lainnya seperti pabrik smelter Bantaeng mengirim polusi udara ke Bulukumba.
Apakah orasi demonstrans itu tanpa bakar bakar ban yang damai itu terhenti sampai di situ? Tidak! Daya tarik aksi damai baru dimulai. Tepat setelah Muchtar Ali Yusuf, Bupati Bulukumba, penggagas utama masuknya perusahaan asing ke Bulukumba itu selesai berpidato menjelaskan keberhasilannya memperoleh setumpuk piagam penghargaan yang mentereng, aktivitis perempuan bernama Anjar S. Masiga memecah keheningan dengan masuk ke ruangan menginterupsi dan menyuarakan penolakan KPI (Kawasan Peruntukan Industri), tolak Petrokimia.
Lantas, tentu saja semua orang terhenyak kaget. Langkah yang terlambat untuk menghentikan suara lantang pemudi untuk tidak sampai ke telinga para pejabat yang hadir menikmati “hidangan lezat” pidato prestasi Bupati. Suara Anjar yang menggema di ruang DPRD ini pun sekaligus alarm bagi anggota DPRD Bulukumba di tengah krisis kepercayaan rakyat yang makin rendah pada wakil rakyat.
Masih segar dalam ingatan, pada 2025 aksi pembubaran DPR RI menjadi demontrasi terbesar se-Indonesia dimana itu tidak hanya menelan korban tapi juga membakar kantor DPR di Makassar dan menjarah rumah anggota DPR RI (Republik Indonesia) bernama Ahmad Syahroni, Nafa Urbach, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Uya Kuya. Bahkan Sri Mulyani, Menteri Keuangan pada masa itu, seisi rumahnya habis diambil massa.
DPRD Bulukumba juga termasuk sasaran empuk tapi dengan cara damai.
Tak berselang lama, kejadian berulang terjadi lagi. Nilam Mayasari melakukan hal yang sama. Bila Anjar hanya sampai bagian belakang ruangan, Nilam malah hampir sampai pada bagian paling depan ruang sidang. Suaranya sama: Tolak Petrokimia. Nilam sebagaimana Anjar pun dihentikan dan digiring keluar ruangan. Kejadian ini viral di jari para nitizen mengunggah di media sosial dan itu pun tak luput dari media nasional sekelas Metro TV.
Aksi heroik dari kedua perempuan mudi tersebut adalah jurus ampuh untuk menyita perhatian. Mari kita tengok sedikit catatan sejarah. Setelah Irak takluk di tangan Amerika Serikat, pada 2008 Presiden Amerika Serikat George W. Bush berkunjung ke Baghdad. Ia dilempari dua sepatu oleh Jurnalis Irak, Muntadhar al-Zaidi. Pada 2025, Jamuan makan Presiden Donald Trump pun diserbu oleh rakyatnya yang menyuarakan Free Palestine dan mempertanyakan kebijakan Trump yang makin kontroversial, pro Israel dan digolongkan sebagai diktator. Pada 2008, aksi menggemparkan dimana tiga orang wanita dari grup Femen bertelanjang dada saat Presiden Rusia, Vladimir Putin bersama kanselir, Jerman Angela Merkel berkunjung pada pameran dagang di Jerman.
Strategi demonstran yang demikian ini terbukti ampuh yang bukan saja mendunia tapi menjadi pengingat bahwa ada suara yang tersalurkan dengan caranya sendiri bila tidak mau didengar pura pura didengar atau pura pura tidak didengar dimana gaungnya jauh lebih dahsyat dari yang diprediksikan. Kebebasan pers tidak bisa lagi dikekang seperti zaman yang lampau yang bisa diatur sesuai kepentingan penguasa saja. Semakin keras memukul air, semakin keras pula percikannya ke atas dan bahkan airnya itu membasahi wajah pelakunya.
Sementara itu, kumpulan para demonstrans setelah selesai berdemo di jalan depan gedung DPRD menuju ruang aspirasi DPRD dengan tertib dikawal oleh polisi, intel dan lainnya. Dari dua belas orang Pansus (Panitia Khusus) RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten yang terdiri dari anggota DPRD, terdapat tujuh orang bersedia hadir berdialog menjelaskan capaiannya menyerap aspirasi rakyat yang menolak Petrokimia.
Nama anggota Pansus terdiri dari:
1. Dr. Supriadi, Sp. M.Si. dari Fraksi PKS.
2. Juandy Tendean dari Fraksi Golkar.
3. Fuad Arafah, dari Fraksi PKS.
4. H. Muhdar Reha dari Fraksi PKS
5. Ethi Wahyudi Masda dari Fraksi Gerindra.
6. Andi Narni Nur Intan dari Fraksi Nasdem.
7. Kaspul B. J. dari Fraksi Demokrat.
Mereka menyatakan dengan tegas dan menandatangani Penolakan wilayah Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dimasukkan sebagai kawasan industri Petrokimia. Selain itu, mereka juga akan menghapus pasal 51 ayat 1 (Satu), point b 1 (satu) pada Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) yang menyatakan bahwa Kecamatan Bonto Bahari sebagai kawasan industri Bulukumba.
4 Februari 2026 sebagai hari bersejarah Bulukumba antara pertemuan anggota DPRD Bulukumba dengan suara rakyat menolak industri Petrokimia. Apakah DPRD Bulukumba akan tetap konsisten menjadikan Bonto Bahari sebagai kawasan wisata Bahari dan menetapkan Peraturan Daerah sesuai kondisi lingkungan masyarakat Bonto Bahari yang masyarakatnya hidup di dunia bahari? Beranikah mereka berhadap hadapan dengan pemerintah daerah atau malah penyelesaian masalah di bawah meja? Kita tunggu lihat perkembangan politik yang sedang bergulir yang ujungnya dapat diketahui di hasil rapat paripurna DPRD.
Penulis : Zulkarnain
